Komisi V DPR RI minta Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) membuat program yang menyeluruh terhadap pembangunan Pulau Madura khususnya.

            Selama ini, masyarakat sering beranggapan pembangunan wilayah Madura hanya sekitar jembatan Suramadu saja. Padahal masyarakat menginginkan pembangunan Madura bukan hanya di Bangkalan, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura.

            Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Rendhy Lamajido saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Kepala BPWS dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Selasa sore (5/6) yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow.

            Dalam hal ini Rendhy melihat ada kegagalan daripada membangun opini masyarakat. Seharusnya BPWS gencar melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu konsep pembangunan Suramadu.

            Rendhy menilai, konsep yang dibangun oleh badan ini mungkin tidak terlalu komprehensif dengan beberapa Bupati se Madura atau  tidak kooperatif dalam melakukan sosialisasi di masyarakat, sehingga Rendhy menganggap ini suatu kegagalan.

Tentunya, kata Rendhy, kegagalan ini jangan sampai terulang kembali dan perlu perbaikan di tahun mendatang, agar opini dari badan ini benar-benar tidak terjebak pada hanya membangun salah satu kabupaten saja.

“Karena kalau opini ini sudah melekat di masyarakat agak sulit merubah opini itu. Makanya perlu sosialisasi, dengan adanya badan ini dibuat suatu ramuan yang akan mengembangkan seluruh Madura bukan saja per kabupaten,” katanya.

Masih menyoroti BPWS, anggota dari F-PDI Perjuangan Sadarestuwati menambahkan, dia prihatin dengan kondisi BPWS. Estu bahkan menilai kinerja BPWS ini stagnan, ada permasalahan pembebasan lahan yang belum juga terselesaikan yang berakibat pembangunan Suramadu tidak dapat berjalan dengan baik.

Estu mengkhawatirkan, jikapembebasan lahan tidak segera terselesaikan sementara pedagang kaki lima menjamur luar biasa,  apakah ini tidakmenjadi satu permasalahan baru yang nantinyaakan menguras energidari pemerintah.

Karena Estu melihat, persoalan yang muncul terkait dengan pembebasan lahan di BPWS ini karena ada campur tangan pihak lain yang sudah memberikan uang “panjar”kepada pemilik-pemilik walaupun nilainya sangat rendah,yang kemudian pihak lain ini mengajukan harga yang tidak masuk akal.

            Disinilah sulitnya pembebasan lahan itu, padahal masyarakat Madura menginginkan Madura segera dibangun,tetapi kondisi lahan tidak bisa dibeli, tidak bisa diselesaikan proses jual belinya oleh pemerintah dengan masyarakat.

            Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPWS Mohamad Irian menyampaikan, pembebasan lahan belum dapat terlaksana karena belum adanya kesepakatan mengenai harga tanah dengan pemilik tanah.

            Dalam hal pembangunan wilayah Suramadu ini, memang ada tuntutan dari masyarakat, BPWS jangan membangun di Madura, tetapi membangun Madura seutuhnya. Para Bupati pun menuntut, BPWS jangan hanya membangun di Bangkalan, tetapi diharapkan adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten lain di Madura.

            Kebijakan dan strategi pelaksanaan BPWS di tahun 2013, mempercepat pengadaan lahan melalui pendekatan tugas perbantuan kepada daerah dan mempercepat pengadaan lahan dan Detail Engineering Design(DED) di kawasan kaki jembatan sisi Surabaya.

            Selain itu, strategi lain yang dijalankan BPWS adalah menyusun pola investasi dan kerjasama dengan swasta serta sistem perijinan untuk mendukung Promosi Pengembangan Kawasan. (tt) foto:ry/parle